Pemerintah Salurkan 360 Ribu Ton Bansos Beras, Mentan: Negara Hadir di Meja Makan Rakyat

Katalisinfo.com, Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyalurkan sebanyak 360 ribu ton bantuan pangan beras selama Juli 2025. Langkah ini menjadi bagian dari program perlindungan sosial bagi keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, bantuan ini bukan sekadar distribusi pangan, tetapi wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat, mengurangi beban rumah tangga, serta memastikan akses terhadap beras sebagai bahan pokok utama.

“Ini bukti negara hadir. Kita ingin rakyat tetap bisa makan layak meskipun kondisi ekonomi dan iklim sedang tidak menentu,” ujar Mentan Amran di Jakarta, Sabtu (12/7/2025).

Selain itu, Mentan juga menyoroti program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digulirkan melalui Perum BULOG dan Badan Pangan Nasional. Ia mengingatkan pentingnya pengawasan ketat agar SPHP tidak disalahgunakan.

“Saya minta Bulog benar-benar selektif. Jangan sampai ada mafia pangan yang manfaatkan program ini. SPHP harus bersih, jujur, dan adil,” tegasnya.

Pernyataan tegas Mentan muncul usai investigasi Satgas Pangan Bareskrim Polri yang menemukan dugaan pelanggaran oleh sejumlah produsen besar, termasuk penjualan beras tak sesuai standar mutu dan takaran. SPHP sendiri dirancang sebagai penyangga harga dan pelindung konsumen dari praktik curang.

SPHP didistribusikan ke berbagai titik strategis seperti pasar rakyat, koperasi desa, outlet pangan daerah, hingga melalui Gerakan Pangan Murah. Beras dijual dalam kemasan 5 kg sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Di sektor hulu, Kementan terus menggenjot produksi melalui pompanisasi, bantuan benih tahan kekeringan, dan percepatan tanam. Hasilnya, produksi beras nasional Januari–Agustus 2025 diprediksi mencapai 24,97 juta ton, naik signifikan 14,09% dari tahun sebelumnya.

“Produksi aman. Sekarang yang penting adalah distribusi dan tata niaga. Bansos dan SPHP itu saling melengkapi—satu melindungi rakyat miskin, satu lagi jaga pasar tetap stabil,” jelas Amran.

Menutup pernyataannya, Mentan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga integritas distribusi pangan.

“Negara harus hadir dari sawah sampai ke meja makan. Jangan beri ruang untuk oknum nakal. Mari kita kelola pangan dengan gotong royong dan kejujuran,” pungkasnya.

Sumber: Infopublik.id