KPK Gandeng Pemda DIY Benahi Tambang MBLB, Tekan Korupsi dan Pertambangan Ilegal

Katalisinfo.com, Sleman – Upaya memperkuat tata kelola pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terus digencarkan. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng seluruh kepala daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menandatangani komitmen bersama membenahi sektor pertambangan, Rabu (30/7/2025).

Penandatanganan berlangsung di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, dihadiri Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, para bupati dari Sleman, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul, serta unsur Forkopimda dari masing-masing kabupaten.

Isi komitmen tersebut mencakup sejumlah poin penting: mendukung pertambangan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; memperkuat penegakan hukum atas pertambangan tanpa izin (PETI); menjamin transparansi proses perizinan; hingga memastikan pertambangan berwawasan lingkungan.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Eky Kusumastuti, menggarisbawahi pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam pengawasan tata kelola tambang. Ia mengungkapkan, saat ini KPK telah mengantongi data 12 titik pertambangan ilegal di DIY yang berpotensi merugikan negara dan mencemari lingkungan.

“Kerusakan lingkungan akibat pertambangan liar tidak sebanding dengan pendapatan daerah yang diterima. Karena itu, pembenahan harus segera dilakukan secara terstruktur,” ujarnya.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, turut menyoroti pentingnya regulasi yang berpihak kepada masyarakat lokal. Ia mencontohkan kebijakan Pemprov DIY pada 2010 yang memperbolehkan warga lereng Merapi menambang dengan skala kecil dan melarang perusahaan besar mengeruk sumber daya di kawasan tersebut.

“Semua harus sesuai izin. Harapan saya, Pemda bisa menetapkan zona mana yang boleh ditambang, lalu dikavling untuk masyarakat, bukan untuk korporasi,” tegasnya.

Dukungan juga disampaikan oleh Bupati Sleman, Harda Kiswaya. Ia menegaskan kesiapan Pemkab Sleman dalam mendukung langkah kolaboratif ini.

“Pada prinsipnya kami siap berkolaborasi dengan Pemprov DIY maupun pemerintah pusat dalam pembenahan tata kelola pertambangan MBLB,” kata Harda.

Melalui kolaborasi lintas lembaga ini, diharapkan tata kelola pertambangan MBLB di DIY dapat menjadi model pengelolaan sumber daya alam yang berintegritas, ramah lingkungan, dan mensejahterakan masyarakat.