Katalis Info – AKtual,Informatif,Terpercaya Aktual,Informatif.Terpercaya
Jakarta, 5 Desember 2025, katalisinfo.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin, menekankan bahwa reformasi birokrasi harus lebih dari sekadar pencapaian administratif. Pernyataan ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Kemenag Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Kamaruddin mengajak seluruh satuan kerja (satker) Kemenag untuk memaknai reformasi birokrasi sebagai upaya memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Meskipun capaian Kemenag dalam reformasi birokrasi selama 2010–2024 menunjukkan tren positif, Sekjen menekankan agar tidak cepat berpuas diri hanya melihat angka statistik.
“Kita tidak boleh berhenti pada nilai angka-angka yang kita assess sendiri. Target kita bukan hanya tata kelola birokrasi yang kualitasnya semakin bagus, tetapi juga dampak langsung dan tidak langsung yang dirasakan masyarakat. Itu yang harus menjadi serious concern kita,” tegas Kamaruddin.
Rakor PMPZI diikuti jajaran Kanwil dan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Nur Arifin, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi terkait mekanisme penilaian pendahuluan dan menyiapkan Tim Penilaian Pendahuluan Tingkat Provinsi (TPPP).
Kamaruddin menyoroti rendahnya kuantitas satker yang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan 38 Kanwil dan 528 Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, Sekjen mendorong percepatan pencapaian target dengan strategi akseleratif.
Selain itu, Sekjen menekankan pentingnya keterbukaan dan kolaborasi. Ia meminta Biro Ortala melibatkan akademisi, pengamat, dan masyarakat sipil untuk memberikan masukan. “Ajak mereka bicara. Kritikannya apa? Masukannya apa? Apakah mereka puas dengan Kementerian Agama? Budaya mendengar dan shopping ideas ini sangat produktif untuk perbaikan kita,” ujarnya.
Rakor digelar pada Kamis, 4 Desember 2025, di Jakarta, sebagai bagian dari tindak lanjut Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2025, menyongsong Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045.
Dengan semangat “Kemenag Berdampak”, indikator keberhasilan reformasi birokrasi kini tidak hanya diukur dari tata kelola internal, tapi juga dari tingkat kepuasan dan kemanfaatan bagi publik. Langkah ini diharapkan mendorong Kemenag menuju birokrasi modern dan transparan.
Untuk informasi terkini, regulasi, pendidikan keagamaan, dan layanan publik, masyarakat dapat mengakses portal Kemenag di https://kemenag.go.id/layanan atau melalui WhatsApp di sini.
Sumber : Kemenag
