Batang Dorong Penataan Ruang Laut di Tengah Ancaman Abrasi dan Laju Industrialisasi

Batang,katalisinfo.com — Pemerintah Kabupaten Batang menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dalam menyosialisasikan penataan ruang laut, di tengah meningkatnya tekanan pesisir akibat abrasi dan perkembangan industri. Sosialisasi berlangsung di kawasan Pantai Payung Sewu, Jumat (5/12/2025).

Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menegaskan bahwa abrasi di pesisir Batang meningkat setiap tahun. Di kawasan Batang Kota, daratan terkikis hingga 4 meter per tahun, sementara pesisir luar Batang Kota menyusut sekitar 2 meter per tahun.

“Setiap tahun daratan kita berkurang. Karena itu, kegiatan hari ini sangat penting, apalagi Batang sedang tumbuh sebagai kawasan industrialisasi,” ujarnya.

Menurut Faiz, industrialisasi telah mendorong pertumbuhan ekonomi Batang secara signifikan. Pada kuartal II tahun 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 7,49 persen dan diproyeksikan menembus 8 persen di akhir tahun. Namun pertumbuhan tersebut memicu persaingan ruang di wilayah pantai yang semakin kompleks.

“Di satu sisi ini berkah, tapi di sisi lain muncul tantangan baru. Ada KEK, industrialisasi, PLTU, pariwisata pantai, kampung nelayan, dan pelabuhan. Ini membuat tata ruang pantai makin kompleks,” jelasnya.

Faiz menekankan pentingnya pengelolaan ruang laut yang berimbang agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan ekosistem pesisir dan mata pencaharian nelayan. Ia juga menyoroti penurunan drastis tutupan mangrove. Pemkab Batang kini bekerja sama dengan PLTU Batang untuk menanam 50.000 bibit mangrove sebagai upaya pemulihan ekosistem dan penahan abrasi.

Selain mangrove, PLTU Batang juga membuat rumpon berbahan FABA (Fly Ash Bottom Ash) yang ditempatkan di laut untuk membentuk ekosistem perikanan baru.

Faiz mengungkapkan jumlah nelayan di Batang sempat mencapai 14.000 orang, namun produksi ikan justru merosot. Pada 2020, hasil tangkapan mencapai sekitar 3.000 ton, sementara pada 2025 hanya 1.700 ton. Ia menyebut penyebabnya bukan hanya tata ruang, tetapi juga overfishing dan kebijakan zonasi.

Untuk memperkuat sektor perikanan, Faiz mengusulkan pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Batang. Pemerintah daerah telah menyiapkan 70 hektare lahan untuk pengembangan pusat perikanan yang diharapkan mampu mendorong ekonomi maritim lokal.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut, Amehr Hakim, menjelaskan bahwa pihaknya menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penataan ruang laut untuk meningkatkan efektivitas perencanaan yang sinkron dengan daerah.

“Kami melaksanakan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, hingga evaluasi agar penataan ruang laut berjalan terstandar dan terintegrasi. Selain itu, Kementerian juga memberikan bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi kepada pemerintah daerah,” jelasnya.

Melalui sosialisasi ini, pemerintah pusat dan daerah berharap penataan ruang laut dapat berjalan lebih sinergis, terutama di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi Batang dan tekanan lingkungan yang meningkat.

“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” pungkasnya.

( MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi )

Sumber : Infopublik