Dirjen Hubdat Dorong Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Transportasi Darat, Target Zero ODOL 2027

Katalisinfo.com, YOGYAKARTA — Upaya peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan terus menjadi fokus Kementerian Perhubungan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK-PAU) serta menindak tegas pelanggaran kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL).

Pesan itu disampaikan Dirjen Aan saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV Organisasi Angkutan Darat (Organda) Tahun 2025 periode 2021–2026 di Yogyakarta, Selasa (14/10/2025). Kegiatan ini mengangkat tema “Penguatan Penegakan Hukum dan Regulasi Angkutan Jalan dalam Penanggulangan ODOL dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat.”

Menurut Aan, transportasi darat memiliki peran vital dalam sistem logistik nasional. Karena itu, aspek keselamatan, efisiensi, dan pelayanan perlu terus ditingkatkan. “Penanganan ODOL di Indonesia tidak bisa lagi ditunda. Dampaknya tidak hanya menimbulkan kecelakaan dan korban jiwa, tapi juga kerusakan infrastruktur, penurunan umur kendaraan, serta peningkatan polusi udara,” ujarnya.

Untuk memperkuat langkah tersebut, pemerintah tengah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) ODOL 2025–2029 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. RAN ini mencakup sembilan rencana aksi strategis, termasuk deregulasi kebijakan dan pemberian insentif/disinsentif bagi pelaku usaha.

Hingga Juni 2025, sebanyak 220 perusahaan angkutan telah lulus sertifikasi SMK-PAU, terdiri atas 142 perusahaan angkutan barang dan 78 perusahaan angkutan orang. Pemerintah juga mengakselerasi digitalisasi bukti lulus uji kendaraan (BLUe RFID) untuk mempercepat proses pengawasan dan penegakan hukum. Sistem BLUe telah terintegrasi dengan berbagai platform nasional seperti MitraDarat, Ferizy, MyPertamina, Jasa Marga, Pelindo, dan ETLE Korlantas Polri.

Selain itu, pengawasan melalui Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang juga diperkuat. Hingga akhir 2024, sudah ada 89 UPPKB beroperasi, beberapa di antaranya menggunakan teknologi Weigh In Motion (WIM) untuk meningkatkan akurasi pengawasan.

Peningkatan keselamatan juga didukung melalui pelatihan pengemudi dan Training of Trainer (TOT). Sepanjang 2025, Kemenhub telah menyelenggarakan 1.744 diklat pengemudi dan 110 TOT guna memperkuat profesionalisme pengemudi angkutan umum.

“Data Jasa Raharja menunjukkan, jumlah kecelakaan yang melibatkan truk pada April 2025 turun 22,38 persen dibanding Maret 2025. Ini hasil nyata dari kebijakan pembatasan kendaraan berat selama periode Lebaran,” kata Aan.

Pemerintah menargetkan implementasi penuh kebijakan Zero ODOL pada 1 Januari 2027. Langkah ini diharapkan mampu menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas barang hingga 22,4 persen dan menghemat biaya perbaikan jalan sekitar Rp2,86 triliun per tahun.

Dirjen Aan berharap, melalui Mukernas IV Organda ini, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi membangun sistem transportasi darat yang lebih selamat, efisien, dan berkelanjutan.

sumber: infopublik.id