Ikuti Peluncuran 166 Sekolah Rakyat, Wamen Ossy Tegaskan Hak Pendidikan Layak untuk Setiap Anak Indonesia

Katalisinfo, Banjarbaru – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menghadiri peluncuran 166 Sekolah Rakyat yang diresmikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/01/2026).

Peluncuran Sekolah Rakyat ini dihadiri sejumlah menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih sebagai wujud kolaborasi lintas sektor dalam memperluas akses pendidikan yang adil dan merata. Menurut Wamen Ossy, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi bukti konkret bahwa negara tidak meninggalkan anak-anak dari kelompok masyarakat paling rentan.

Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan kesempatan belajar tanpa pungutan biaya, dengan fasilitas pendidikan yang disiapkan secara optimal. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu agar tetap memiliki harapan dan masa depan melalui pendidikan yang bermutu.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy juga menyoroti kisah sukses para siswa Sekolah Rakyat yang telah menunjukkan prestasi dan perkembangan signifikan. Ia menyebut momen tersebut sebagai bukti bahwa ketika anak-anak diberi ruang dan kesempatan yang setara, potensi terbaik mereka dapat tumbuh dan berkembang.

Keberhasilan awal Program Sekolah Rakyat, lanjutnya, tidak terlepas dari sinergi lintas kementerian dan lembaga. Dukungan yang diberikan mencakup penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kepastian pemanfaatan lahan, hingga penguatan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian ATR/BPN, melalui jajaran BPN di daerah, berkomitmen berada di garis depan dalam mendukung program prioritas Presiden, khususnya yang berkaitan dengan kepastian lahan dan tata ruang bagi pembangunan fasilitas pendidikan.

Peluncuran ini sekaligus menandai dimulainya operasional Sekolah Rakyat rintisan di 166 titik di seluruh Indonesia, sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan melalui pendidikan dan pemberdayaan keluarga. Sebaran Sekolah Rakyat meliputi Sumatra (35 lokasi), Jawa (70), Bali dan Nusa Tenggara (7), Kalimantan (13), Sulawesi (28), Maluku (7), serta Papua (6 lokasi).

Saat ini, lebih dari 15.000 siswa telah mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat dengan dukungan teknologi digital. Pemerintah menargetkan pengembangan hingga 500 titik Sekolah Rakyat pada 2029, guna memperluas daya tampung pendidikan bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat perekonomian terendah berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

sumber: atr bpn