Kemenko PMK dan KPK Gencarkan Pendidikan Antikorupsi

Katalisinfo.com, Denpasar — Upaya menanamkan budaya antikorupsi sejak usia dini kembali digencarkan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Daerah Pendidikan Antikorupsi di Denpasar, Bali, pada Kamis (31/7/2025).

Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, menegaskan bahwa pendidikan integritas harus dimulai dari lima ekosistem utama: sekolah, keluarga, masyarakat, ruang digital, dan tempat ibadah.

“Pendidikan karakter butuh kolaborasi semua pihak. Tidak cukup di sekolah, lingkungan dan orang tua juga harus menjadi teladan,” kata Warsito dalam keterangannya, Jumat (1/8/2025).

Meski fokus penguatan saat ini ada di satuan pendidikan, Warsito menegaskan bahwa keluarga tetap merupakan fondasi utama dalam membentuk kejujuran dan tanggung jawab.

Senada dengan itu, Direktur Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Dian Novianti, menekankan pentingnya pendidikan sebagai strategi awal pemberantasan korupsi.

“Anak-anak yang jujur hari ini akan tumbuh menjadi pemimpin bersih di masa depan,” ujarnya.

KPK juga telah melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 di lebih dari 36.000 satuan pendidikan di 38 provinsi, melibatkan hampir 450 ribu responden. Hasilnya, Indonesia mencatat skor integritas sebesar 69,50 dari skala 100, menunjukkan progres, meski masih menyisakan pekerjaan rumah di bidang tata kelola dan pemerataan implementasi.

Mewakili Kementerian Pendidikan, Khamim dari Ditjen PAUD dan Dikdasmen menyatakan bahwa nilai-nilai antikorupsi telah dimasukkan dalam berbagai aspek pembelajaran.

“Sekolah wajib mengembangkan budaya antikorupsi melalui ekstrakurikuler, pembiasaan harian, dan lingkungan belajar,” jelas Khamim. Hingga kini, lebih dari 91,8 persen sekolah di Indonesia telah mengadopsi pendidikan antikorupsi.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesbangpol Bali, Gede Adhi Tiana Putra, menambahkan bahwa di Bali, penguatan karakter dilandaskan pada kearifan lokal seperti Sad Kerthi, Tri Hita Karana, dan karma yang sejalan dengan nilai-nilai integritas dan antikorupsi.

Sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat diharapkan bisa memperkuat budaya antikorupsi sebagai bagian dari karakter bangsa yang tidak hanya dihafal, tapi juga dipraktikkan setiap hari.

Sumber: Infopublik.id