Menkeu Purbaya Usulkan Anggaran Rp52 Triliun untuk Stabilitas Fiskal dan Ekonomi Inklusif 2026

Katalisinfo.com, Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya menjaga stabilitas fiskal sekaligus memperkuat layanan publik dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/9/2025). Agenda rapat perdana Purbaya sebagai Menkeu ini membahas usulan anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026.

Dalam paparannya, Purbaya mengusulkan anggaran sebesar Rp52,016 triliun. Angka ini sedikit berbeda dari usulan Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati, yang mengajukan Rp52,017 triliun pada Juli 2025.
“Alokasi ini kami perlukan untuk mendukung peran strategis Kemenkeu dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelas Purbaya.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menambahkan bahwa usulan tersebut sudah termasuk anggaran tujuh Badan Layanan Umum (BLU) senilai Rp10,37 triliun. Jika tidak memasukkan BLU, pagu murni Kemenkeu berada di kisaran Rp41,64 triliun.

Secara garis besar, anggaran Kemenkeu 2026 akan difokuskan pada lima program utama, yaitu:

1. Kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi,

2. Pengelolaan penerimaan negara,

3. Pengelolaan belanja negara,

4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko,

5. Dukungan manajemen.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menaruh harapan besar pada kepemimpinan Purbaya. Ia menilai pengalaman Purbaya di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi modal penting.
“Prestasi Bapak di LPS membuktikan bahwa hanya dengan instrumen bunga penjaminan saja bisa membangun kepercayaan pasar. Dengan APBN, harapan kami tentu lebih besar,” ujar Misbakhun.

Komisi XI menegaskan ekspektasi tinggi agar kebijakan fiskal yang dijalankan Menkeu Purbaya mampu menjaga kepercayaan pasar, memperkuat stabilitas, serta menopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sumber: infopublik.id