Katalis Info – AKtual,Informatif,Terpercaya Aktual,Informatif.Terpercaya
Palembang,katalisinfo.com — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) melalui sinergi lintas pemangku kepentingan. Komitmen tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Muba, Syafaruddin, pada Forum Sekda Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) 2025 yang digelar SKK Migas di Hotel Santika Premiere Bandara Palembang, Senin (1/12/2025).
Forum bertema “Peningkatan Kontribusi Hulu Migas Bersama KKKS Wilayah Sumbagsel Melalui Sinergi PPM dan Tata Kelola Unggul untuk Ketahanan Energi Nasional” itu menjadi ruang strategis dialog antara pemerintah daerah dan pelaku industri migas. Tujuannya, memastikan kontribusi sektor hulu migas benar-benar berdampak bagi pembangunan daerah sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Syafaruddin mengapresiasi konsistensi SKK Migas dalam menghadirkan Forum Sekda sebagai wadah penguatan koordinasi pusat–daerah. Menurutnya, forum ini penting untuk menyamakan perspektif dan memperkuat kolaborasi tata kelola migas.
“Forum Sekda ini menegaskan komitmen kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor migas dalam membangun tata kelola yang lebih baik serta berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai tema kegiatan sangat relevan dengan kebutuhan daerah, khususnya Muba yang menjadi salah satu wilayah operasi migas strategis di Indonesia. Sektor migas disebut turut menyumbang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Karena dampaknya besar, sinergi antara pemerintah daerah dan KKKS harus terus diperkuat, terutama dalam memastikan tata kelola yang terukur, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.
Lebih lanjut, Syafaruddin menegaskan bahwa Tata Kelola Unggul (Good Governance) di sektor hulu migas tidak hanya terkait regulasi, tetapi juga kejelasan peran, koordinasi lintas pihak, transparansi, dan pengawalan program agar sejalan dengan standar nasional.
“Pemerintah daerah dan KKKS harus berjalan dalam kerangka tata kelola yang kuat untuk mendukung keberlanjutan industri migas dan ketahanan energi nasional,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Kepala Bappeda Muba, Mursalin, SE, MM, menyoroti pentingnya integrasi Program Pengembangan Masyarakat (PPM) sektor migas ke dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, PPM tidak boleh berjalan sendiri, tetapi harus terkoneksi mulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi program.
“Di Muba, sinergi OPD telah diperkuat melalui desk migas, pengembangan vokasi migas, serta perencanaan CSR/TSP agar program benar-benar tepat sasaran dan berdampak,” ujarnya.
Ia juga menekankan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal untuk mendukung ketahanan energi nasional. Penyiapan tenaga kerja daerah yang kompeten dinilai menjadi kunci agar masyarakat bisa mengisi peluang kerja di sektor migas.
“Kolaborasi dengan KKKS dan lembaga vokasi seperti PPSDM Cepu dan MVC Muba menjadi strategi penting untuk menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Melalui Forum Sekda Sumbagsel 2025, Pemkab Muba menegaskan kesiapan menjadi bagian dari kolaborasi regional untuk mengoptimalkan kontribusi sektor migas, memperkuat tata kelola, serta menghadirkan manfaat berkelanjutan bagi daerah dan ketahanan energi nasional.
Sumber : Infopublik.id
