Pekanbaru, katalisinfo.com – Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seiring masuknya puncak musim hujan dan cuaca ekstrem di wilayah Riau. Instruksi tersebut disampaikan saat ia menjadi keynote speaker pada Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Lilin Lancang Kuning 2025 yang digelar di Gedung Daerah Balai Serindit, Kamis (18/12/2025).
Syahrial Abdi menegaskan bahwa kondisi geografis dan curah hujan tinggi membuat Riau rentan terhadap banjir dan longsor. Berdasarkan data terbaru, terdapat 93 kecamatan dan 170 desa yang masuk kategori rawan banjir, serta 23 kecamatan dan 36 desa rawan longsor. Situasi ini menuntut kesiapan maksimal dari seluruh unsur pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
Ia menekankan agar posko bencana di setiap daerah diaktifkan selama 24 jam penuh, terutama di wilayah yang kerap mengalami bencana berulang. Selain itu, apel kesiapsiagaan dinilai penting untuk memastikan personel dan peralatan siap digerakkan kapan saja ketika terjadi kondisi darurat.
Dalam arahannya, Sekda Riau juga meminta percepatan langkah mitigasi, mulai dari normalisasi sungai, perbaikan tanggul, hingga pengawasan ketat terhadap titik-titik rawan drainase. Dinas PUPR diminta menyiagakan alat berat di lokasi strategis agar penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
Koordinasi dengan pengelola PLTA Koto Panjang terkait penerapan Early Warning System banjir juga menjadi perhatian serius. Menurut Syahrial, sistem peringatan dini harus berfungsi optimal agar informasi dapat diterima masyarakat secara tepat waktu dan meminimalkan risiko korban. Ia turut mengingatkan agar penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan sesuai mekanisme penanganan darurat.
BMKG sendiri memprakirakan peningkatan curah hujan pada dasarian kedua hingga ketiga Desember, khususnya di wilayah Kampar, Rokan Hulu, Pelalawan, dan Kota Pekanbaru. Menghadapi kondisi tersebut, Syahrial menegaskan bahwa percepatan mitigasi harus dilakukan sebelum bencana terjadi, bukan setelahnya.
“Pelaporan kondisi bencana harus dilakukan secara real-time dan berjenjang kepada Pemerintah Provinsi. Koordinasi lintas sektor tidak boleh terhambat birokrasi. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Sekda Riau juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat aktif dalam kesiapsiagaan dan penanganan bencana di Riau, mulai dari TNI, Polri, Forkopimda, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, Basarnas, BMKG, instansi vertikal, OPD, BUMN dan BUMD, dunia usaha, relawan, hingga masyarakat.
Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan terus terjaga agar masyarakat Riau tetap aman dan aktivitas sosial ekonomi dapat berjalan meski menghadapi tantangan cuaca ekstrem.
Sumber : infopublik.id
Katalis Info – AKtual,Informatif,Terpercaya Aktual,Informatif.Terpercaya