Katalis Info – AKtual,Informatif,Terpercaya Aktual,Informatif.Terpercaya
Katalisinfo.com, Palangka Raya – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa risiko bencana banjir di wilayahnya masih tergolong tinggi. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalteng, Alpius Patanan, saat menghadiri rapat pembahasan lokasi cetak sawah terdampak banjir di Kantor Dinas TPHP Provinsi Kalteng, Selasa (7/10/2025).
Menurut Alpius, berdasarkan kajian Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022–2026, potensi kerugian akibat banjir di Kalteng dapat mencapai Rp25,71 triliun. Angka tersebut mencakup kerusakan fisik maupun kerugian ekonomi yang bisa ditimbulkan jika banjir besar melanda wilayah provinsi tersebut.
“Banjir di Kalimantan Tengah memang sudah menjadi ancaman tahunan. Kondisi geografis yang didominasi dataran rendah dan banyaknya aliran sungai besar membuat daerah ini sangat rentan terhadap limpasan air hujan,” jelasnya.
Ia memaparkan, 99 kecamatan masuk kategori bahaya tinggi dan 37 kecamatan tergolong bahaya sedang. Wilayah dengan potensi terdampak terbesar meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Pulang Pisau, dan Kapuas.
Dari sisi kesiapan, Alpius mengungkapkan bahwa 90 persen kecamatan di Kalteng masih memiliki kapasitas rendah dalam penanggulangan bencana. Minimnya sarana, personel, dan perencanaan teknis di tingkat lokal membuat respons lapangan kerap belum maksimal.
“Kalau banjir datang tiba-tiba, belum tentu respons di lapangan bisa cepat dan terkoordinasi,” ujarnya.
Menanggapi kondisi itu, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalteng kini tengah fokus memperkuat kapasitas daerah dan masyarakat di wilayah rawan banjir. Langkah yang ditempuh antara lain pelatihan penyusunan rencana kontinjensi, peningkatan peran BPBD kabupaten/kota, serta penguatan sistem komunikasi kebencanaan.
“Rencana kontinjensi bukan sekadar dokumen administratif, tapi panduan operasional saat keadaan darurat. Aparatur harus benar-benar paham cara menyusun dan menerapkannya di lapangan,” tambah Alpius.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengurangi dampak banjir, termasuk dengan Dinas PUPR dan Dinas TPHP yang berperan dalam pengelolaan tata ruang, infrastruktur pengendali air, serta cetak sawah.
“Kalau perencanaan pembangunan tidak memperhatikan potensi banjir, setiap tahun kita hanya akan memperbaiki dampaknya, bukan mencegah penyebabnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Alpius menyebut bahwa periode kritis banjir di Kalteng biasanya terjadi antara Oktober hingga April. Karena itu, koordinasi antar lembaga dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci untuk menekan risiko.
“Kami berharap masyarakat tidak hanya mengandalkan pemerintah. Kesadaran menjaga lingkungan dan tidak menutup saluran air juga sangat penting,” tutupnya.
sumber: Infopublik.id
