TPK Sleman Diperkuat, Pemkab Fokus Bangun Kolaborasi dan Data Akurat untuk Turunkan Kemiskinan

Sleman, Katalisinfo — Pemerintah Kabupaten Sleman terus memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan melalui revitalisasi kelembagaan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK).
Langkah ini resmi dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Rumah Dinas Wakil Bupati Sleman, Selasa (11/11/2025), dihadiri oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, TPK tingkat Padukuhan, Kalurahan, dan Kapanewon, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam arahannya, Danang Maharsa menekankan bahwa TPK bukan hanya wadah administratif, melainkan motor sosial yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Revitalisasi kelembagaan ini, kata Danang, dibutuhkan agar TPK bisa lebih responsif terhadap dinamika kemiskinan yang terus berubah.

“Seluruh TPK harus bersinergi dari bawah ke atas. Mulai dari mendampingi keluarga miskin, menentukan prioritas program, hingga memantau hasilnya di lapangan,” ujar Danang.

Menurut Danang, penurunan kemiskinan di Sleman menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Dinas Sosial, angka keluarga miskin turun 0,33 poin, sementara data BPS menunjukkan penurunan 0,06 poin pada tahun 2024.
Namun, ia mengingatkan bahwa angka tersebut harus diiringi dengan validitas data agar program dapat berjalan efektif.

“Ketepatan data menjadi kunci. Profil keluarga miskin harus terus diperbarui agar program benar-benar menyentuh yang membutuhkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sleman, Sarastomo Ari Saptoto, menyebut Pemkab telah menjalankan sejumlah program pendukung untuk mengurangi kemiskinan.
Salah satunya adalah Program Sleman Pintar, yang memberikan akses pendidikan bagi anak dari keluarga prasejahtera.

“Kami ingin memastikan anak-anak Sleman punya kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan tinggi. Karena pendidikan adalah pintu keluar terbaik dari kemiskinan,” jelas Sarastomo.

Selain Sleman Pintar, Pemkab juga memperluas program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan dukungan bagi UMKM lokal.
Semua itu dijalankan dalam semangat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial.

Rapat koordinasi tersebut menandai awal dari pembenahan besar peran TPK di semua tingkatan, dengan harapan setiap Kalurahan dan Kapanewon memiliki tim yang aktif, solid, dan berbasis data akurat.

“Kemiskinan tidak bisa diatasi hanya dengan program, tapi juga empati dan kolaborasi. Inilah semangat yang ingin kita kuatkan lewat TPK,” tutup Danang Maharsa.