Wamendagri Bima Arya Apresiasi Efisiensi APBD Riau, Dorong Penguatan Fiskal dan Pengendalian Inflasi

Katalisinfo.com, Pekanbaru — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto bersama Gubernur Riau Abdul Wahid memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Pengendalian Inflasi, yang berlangsung di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (16/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Wamendagri menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi di tengah tantangan ekonomi nasional.

“Pengendalian inflasi di Riau dilakukan melalui operasi pasar, kerja sama antarwilayah, serta peningkatan belanja daerah yang produktif. Semua langkah ini menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ujar Bima Arya.

Ia menegaskan bahwa evaluasi APBD bukan sekadar peninjauan administrasi, tetapi momentum untuk menata kembali struktur fiskal agar lebih efisien, adaptif, dan berorientasi hasil.

“Saya akan sampaikan kepada Menteri bahwa daerah-daerah di Riau sudah melakukan efisiensi signifikan. Anggaran yang kurang prioritas sebaiknya dialihkan ke sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid mengakui bahwa struktur APBD tahun ini cukup menantang karena masih terdapat kewajiban pembayaran utang kepada pihak ketiga. Pemerintah daerah pun mengambil langkah realistis dengan melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program pembangunan.

“Struktur APBD tahun ini agak berat karena ada utang sebelumnya. Kami menekan program nonprioritas agar bisa mengangsur utang, tanpa mengorbankan sektor vital,” jelasnya.

Meski begitu, Wahid menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga keberlangsungan layanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang dianggap paling berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyoroti perlunya percepatan pembangunan infrastruktur dan kemudahan investasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi Riau.
“Pertumbuhan ekonomi masih landai, maka investasi harus dipermudah. Kami dorong agar investor di Riau memakai jasa dan tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Wahid turut menyampaikan aspirasi agar pemerintah pusat memperhatikan formula Dana Bagi Hasil (DBH) sawit, yang dinilai belum mencerminkan keadilan antar daerah penghasil.
“Harapan kami, masukan kepala daerah dapat diteruskan kepada pemerintah pusat agar DBH lebih adil dan proporsional,” tutupnya.

sumber: Infopublik.id