Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan: Digitalisasi Jadi Kunci Tekan Sengketa Pertanahan di Indonesia

Jakarta, 31 Oktober 2025, Katalisinfo.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam mendorong percepatan transformasi digital layanan pertanahan sebagai strategi utama mengurangi sengketa dan konflik lahan.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, seusai menerima CNN Indonesia Award 2025 di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

“Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan transformasi dari sistem analog ke digital. Jika digitalisasi ini berhasil, akan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia,” ujar Wamen Ossy.

Dorong Transparansi dan Efisiensi Layanan Publik

Menurut Wamen Ossy, digitalisasi layanan pertanahan menjadi langkah penting untuk mempercepat proses administrasi, mencegah praktik tumpang tindih lahan, serta memperkuat transparansi data kepemilikan tanah.

Langkah ini juga diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan pertanahan yang kerap muncul akibat lemahnya sistem administrasi manual.

“Sekitar 70 hingga 80 persen tugas Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Karena itu, modernisasi sistem adalah kebutuhan mendesak agar layanan kami lebih cepat, akurat, dan transparan,” jelasnya.

Percepat Program Reforma Agraria dan PTSL

Selain digitalisasi, Kementerian ATR/BPN juga memperkuat dua program nasional andalan, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria.

Keduanya dinilai berperan besar dalam mendorong pemerataan kepemilikan tanah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Program PTSL sangat berdampak bagi masyarakat, sementara Reforma Agraria berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan di negara kita,” tutur Wamen Ossy.

Harap Dukungan Masyarakat dan Kolaborasi Lembaga

Wamen Ossy mengajak masyarakat untuk terus mendukung berbagai program Kementerian ATR/BPN, baik melalui partisipasi aktif maupun kritik konstruktif.

“Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan, kritik yang membangun, dan masukan terhadap kinerja kami, terutama di daerah. Hal ini penting agar kami dapat terus memperbaiki pelayanan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dengan transformasi digital dan penguatan program reforma agraria, Kementerian ATR/BPN optimistis dapat mewujudkan layanan pertanahan yang cepat, transparan, dan berkeadilan, sekaligus mengantarkan Indonesia menuju pelayanan publik kelas dunia.

sumber : atrbpn.go.id