Muswil IDI Kalbar 2025 Soroti Etika Profesi dan Krisis Pemerataan Dokter di Daerah

Pontianak, Katalis Info — Musyawarah Wilayah (Muswil) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalimantan Barat Tahun 2025 menjadi momentum evaluasi profesi medis, sekaligus konsolidasi organisasi dalam memperkuat etika kedokteran dan menjawab tantangan penyakit tidak menular (PTM). Kegiatan yang dirangkaikan dengan Seminar Ilmiah bertema “World Sight Day dan World Diabetes Day: Kolaborasi Multidisiplin Menuju Perlindungan Pasien dan Tenaga Kesehatan” ini digelar di Hotel Ibis Pontianak, Sabtu (15/11/2025).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, membuka kegiatan sekaligus menyampaikan pentingnya dinamika ilmu kedokteran sebagai bagian dari kemajuan profesi.
“Dokter itu tidak pernah sepakat tentang satu hal, dan dari perbedaan itulah lahir penelitian dan bukti ilmiah baru. Itulah yang membuat dunia kedokteran maju,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kemajuan keilmuan harus diiringi dengan penguatan etika profesi agar martabat organisasi tetap terjaga.
“Etika ini harus benar-benar dijaga agar organisasi kita memiliki martabat. Tidak menjelekkan sejawat, menjaga kebersamaan, dan memperlakukan rekan dokter sebagaimana kita ingin diperlakukan,” tambahnya.

Salah satu isu penting yang ditegaskan Sekda adalah minimnya retensi dokter di daerah terpencil. Menurutnya, banyak dokter enggan bertugas lama di wilayah remote, padahal masyarakat memiliki hak yang sama atas layanan kesehatan yang berkualitas.
“Teman-teman di daerah remote itu punya hak yang sama atas pelayanan kesehatan. Maka IDI harus mencari tahu apa masalahnya—apakah soal kesejahteraan, atau soal akses ilmu—agar dokter bisa betah dan retensinya lebih lama,” ujarnya.

Harisson juga mendukung rencana pendidikan spesialis yang lebih dekat ke kabupaten agar dokter tidak perlu meninggalkan pasien di daerah.
“Kalau pendidikan spesialis bisa mendekat ke kabupaten, saya sangat mendukung,” katanya.

Ia menutup sambutannya dengan penegasan bahwa IDI harus tetap solid sebagai organisasi profesi sekaligus memiliki peran strategis dalam memastikan pemerataan tenaga medis di seluruh wilayah.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus IDI Kalbar yang terus mengabdikan diri bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah,” tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PB IDI, dr. Telogo Wisma Agung Durmanto, memaparkan perkembangan terkait persyaratan Satuan Kredit Profesi (SKP) sebagai syarat perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP).
Ia menyebut banyak dokter masih kesulitan memenuhi ketentuan 250 SKP dalam lima tahun karena belum memiliki akun Pelataran Sehat sehingga datanya tercatat nol.

“Jika sampai akhir 2025 SKP masih kurang, silakan hubungi ketua cabang setempat untuk diterbitkan surat kecukupan SKP,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan adanya rencana penurunan syarat menjadi 100 SKP, namun masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi.
“Kalau regulasi berubah dan kita menang di MK, SKP dokter tidak lagi 250, tetapi 100. Ini tentu sangat membantu rekan-rekan dokter,” ungkapnya.

Muswil IDI Kalimantan Barat 2025 diharapkan menjadi ruang memperkuat sinergi lintas disiplin, mempertegas etika profesi, serta merumuskan solusi strategis atas tantangan kesehatan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Sumber : Infopublik