KSP Verifikasi Program Prioritas di Pontianak: Wali Kota Soroti TPPO dan Perlindungan Pekerja Migran

Pontianak, katalisinfo.com – Pemerintah Kota Pontianak menerima kunjungan Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) dalam rangka verifikasi lapangan Program Prioritas, khususnya terkait Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), penguatan ideologi Pancasila, serta penguatan demokrasi di daerah.

Kunjungan yang dipimpin lima anggota tim KSP ini menyoroti beberapa isu strategis, terutama Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan dinamika pekerja migran di wilayah perbatasan.

Pontianak Jadi Titik Transit Mobilitas Migran

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan bahwa posisi geografis Pontianak yang memiliki pelabuhan sungai dan udara menjadikan kota ini sebagai salah satu titik transit penting menuju dan dari Malaysia.

“Banyak warga yang berangkat maupun kembali dari negara tetangga. Tidak sedikit di antaranya bermasalah, terutama pekerja migran ilegal,” ujarnya usai menerima tim KSP di ruang VIP Wali Kota, Kamis (27/11/2025).

Edi menjelaskan, tingginya mobilitas membuat beragam persoalan muncul, mulai dari pekerja migran yang dipulangkan secara paksa hingga korban kekerasan yang kembali dalam kondisi kesehatan menurun, bahkan mengalami gangguan psikologis.

Risiko TPPO dan Penyalahgunaan Data Kependudukan

Ia menegaskan bahwa status Pontianak sebagai kota transit menuntut kewaspadaan tinggi terhadap praktik TPPO. Banyaknya permohonan paspor dan mobilitas penduduk membuat potensi penyalahgunaan data kependudukan semakin besar.

“Ketika mereka dideportasi atau kehabisan biaya, potensi tindakan kriminal seperti pencurian bisa saja muncul. Ini perlu kita antisipasi secara serius,” tegas Edi.

Satgas TPPO dan Langkah Pencegahan Hulu-Hilir

Untuk meminimalkan risiko TPPO, Pemkot Pontianak telah membentuk Satgas TPPO di tingkat kota dan provinsi, berkolaborasi dengan BP3MI dan komunitas masyarakat. Pengawasan dilakukan hingga ke aktivitas agen perekrutan yang kerap memanfaatkan kedekatan keluarga untuk mengajak calon pekerja ke Malaysia.

“Kita harus mencegah dari hulu. Edukasi masyarakat penting agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ilegal,” ujarnya.

Penguatan Kompetensi dan Arah Kerja Sama Internasional

Selain isu migran, pertemuan turut membahas peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui kerja sama dengan negara sahabat. Edi menyebut kemampuan bahasa asing seperti Mandarin, Arab, dan Inggris akan menjadi fokus untuk memperluas peluang kerja bagi warga Pontianak.

Penguatan Pendidikan Pancasila untuk Cegah Intoleransi

Di bidang ideologi, Pemkot Pontianak melaporkan upaya memasukkan penguatan pendidikan Pancasila dalam kurikulum SD dan SMP. Langkah ini diambil untuk membentuk karakter siswa sekaligus mengantisipasi potensi penyalahgunaan anak oleh kelompok intoleran.

“Kita khawatir anak-anak dimanfaatkan untuk tindakan intoleran atau kekerasan karena kondisi psikologis mereka masih labil,” tutup Edi.

Sumber : InfoPublik