Katalis Info – AKtual,Informatif,Terpercaya Aktual,Informatif.Terpercaya
Lumajang, Katalis Info — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menegaskan pentingnya penguatan sistem informasi resmi dalam penanganan darurat erupsi Gunung Semeru. Penegasan ini disampaikan Sekretaris Daerah Lumajang, Agus Triyono, yang juga bertugas sebagai Pelaksana Harian Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB), saat memimpin Evaluasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (PDB) Erupsi Semeru di Pendopo Kecamatan Pronojiwo, Jumat (21/11/2025).
Peningkatan dinamika aktivitas vulkanik Semeru dalam beberapa hari terakhir membuat arus informasi menjadi prioritas utama. Menurut Agus Triyono, kecepatan penyampaian informasi menjadi faktor krusial bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di zona merah dan jalur potensi aliran lahar.
Ia menegaskan, “Dalam kondisi darurat seperti ini, satu menit keterlambatan informasi bisa berisiko pada keselamatan warga. Karena itu, semua kanal informasi resmi harus bergerak serempak, akurat, dan tidak boleh ada celah distorsi.”
Agus menambahkan bahwa integrasi antara informasi pemerintah pusat—melalui BNPB dan Kementerian Kominfo—dengan pemerintah daerah harus berjalan mulus. Tujuannya menghindari tumpang tindih pesan yang dapat memicu kebingungan atau kepanikan di masyarakat. Setiap data lapangan, status aktivitas vulkanik, hingga arahan evakuasi harus dipastikan tersampaikan secara berjenjang dan serentak.
Arus informasi yang kuat juga membantu berbagai elemen lapangan, mulai dari relawan, perangkat desa, hingga petugas logistik. Keputusan cepat seperti pembukaan jalur evakuasi, penutupan akses berbahaya, penentuan titik pengungsian, hingga distribusi bantuan membutuhkan data yang valid dan instruksi yang jelas.
“Informasi bukan hanya soal komunikasi, tetapi benteng pertama dalam mencegah jatuhnya korban. Sistem informasi yang kuat berarti perlindungan yang kuat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Lumajang juga menekankan optimalisasi semua kanal resmi, termasuk command center, radio komunikasi darurat, sistem peringatan dini, hingga penyebaran cepat melalui perangkat desa dan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM).
“Dengan pola ini, masyarakat dapat memperoleh informasi yang terpercaya tanpa harus menunggu atau mencari dari sumber tidak jelas,” lanjut Agus.
Pemkab Lumajang berharap penguatan sistem informasi ini dapat mempermudah penataan jalur evakuasi, meningkatkan perlindungan pengungsi, serta menekan risiko salah persepsi publik. Sinergi pusat dan daerah diharapkan terus berjalan optimal selama masa darurat erupsi Semeru.
Sumber : InfoPublik
