Banjarmasin, katalisinfo.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menegaskan komitmennya memperluas ruang partisipasi anak dalam pembangunan daerah melalui penyelenggaraan Temu Forum Anak Daerah 2025, Senin (24/11/2025). Mengangkat tema “Anak Banua Berpotensi, Berprestasi, Berkembang Bersama sebagai Pelopor dan Pelapor yang Siap Beraksi”, kegiatan ini mempertemukan perwakilan anak dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel.
Acara dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, yang bersama Ketua TP PKK Kalsel Hj. Fathul Jannah Muhidin serta Wakil Ketua TP PKK Kalsel Ellyana Trisya melakukan pemukulan kintung sebagai simbol dimulainya kegiatan. Kehadiran MC cilik Aisyah Kayla Azzahra—cucu Gubernur—menjadi bukti pelibatan anak secara langsung dalam ruang publik.
Gubernur Muhidin menyampaikan bahwa forum anak merupakan wadah strategis untuk membentuk generasi yang aktif memberikan gagasan bagi kemajuan Banua.
“Mudah-mudahan dengan adanya forum anak ini, lahir anak-anak yang berpotensi, berprestasi, dan mampu menghasilkan pemikiran positif untuk memajukan Kalimantan Selatan,” ujarnya. Ia berharap forum ini melahirkan inovasi serta aspirasi yang dapat memperkuat kebijakan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Kalsel. Ia membeberkan bahwa laporan menunjukkan rata-rata satu kasus ditemukan setiap hari.
“Karena itu, kami bersama kepolisian ingin membentuk Satgas untuk penanganan kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi anak,” tegasnya.
Gubernur menekankan pentingnya pembentukan satuan tugas perlindungan anak tidak hanya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tetapi juga hingga desa dan sekolah. Ia menilai keberadaan unit perlindungan anak di sekolah akan mempercepat penyampaian laporan maupun aspirasi.
“Kalau dibentuk di sekolah, ada forum anak yang mengoordinir dan bisa langsung menyampaikan ke kabupaten atau provinsi. Ini akan lebih cepat dan efektif,” jelasnya.
Temu Forum Anak Daerah 2025 juga memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan anak sebagai subjek pembangunan. Pemerintah daerah berharap kegiatan ini mampu menghasilkan rekomendasi dan penguatan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak serta memastikan pemenuhan hak-hak mereka.
Kegiatan ditutup dengan sesi dialog interaktif antara peserta Forum Anak dan pemerintah daerah, membahas isu-isu prioritas yang dihadapi anak di Kalimantan Selatan sebagai bentuk komitmen mewujudkan pembangunan yang inklusif dan ramah anak.
Sumber : Infopublik
Katalis Info – AKtual,Informatif,Terpercaya Aktual,Informatif.Terpercaya