Katalis Info – AKtual,Informatif,Terpercaya Aktual,Informatif.Terpercaya
GORONTALO, katalisinfo– Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan apresiasi tinggi terhadap pencapaian realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025. Apresiasi itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara daring, Rabu (24/12/2025).
Berdasarkan laporan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) per 23 Desember 2025, realisasi pendapatan telah mencapai 99,75 persen, sedangkan realisasi belanja berada di angka 84 persen.
Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel, menyatakan capaian ini membuat Gorontalo masuk lima besar provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi di Indonesia, sementara realisasi belanja berada di zona hijau atau 10 besar nasional.
“Mendagri memberikan pujian karena tidak banyak provinsi yang mampu mencapai pendapatan di atas 95 persen. Evaluasi minggu lalu, kita bahkan berada di peringkat pertama untuk realisasi pendapatan,” ujar Sukril.
Dengan capaian ini, Pemprov Gorontalo telah mengumpulkan Rp1,679 triliun dari target Rp1,683 triliun. Sukril menambahkan, dalam beberapa hari menjelang akhir tahun anggaran 2025, realisasi pendapatan diperkirakan akan mencapai 100 persen.
Salah satu faktor utama keberhasilan Gorontalo adalah tingginya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang tercatat Rp442 miliar, melebihi target Rp412 miliar. Tingginya PAD ini sebagian besar didorong oleh kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang beberapa kali dilaksanakan sepanjang tahun 2025.
Sebelumnya, Kemendagri melaporkan bahwa realisasi pendapatan Provinsi Gorontalo mencapai 99,27 persen dan menempati peringkat keempat tertinggi secara nasional, sedangkan realisasi belanja berada di 79,80 persen, masuk zona hijau.
Keberhasilan ini menegaskan konsistensi Pemprov Gorontalo dalam mengelola APBD secara efisien dan transparan, sekaligus menunjukkan komitmen daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Sumber : Infopublik
